Sebanyak 750 Narapidana Bebas Rayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H

254

Sebanyak 750 narapidana dibebaskan setelah mendapatkan remisi Idul Fitri 1437 Hijriah yang jatuh hari ini, Rabu (6/7). Sementara, 62.000 narapidana lainnya memperoleh remisi pengurangan masa pidana atau RK-1, namun masih harus menjalani sisa pidana.

254
“Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi mengalami kenaikan. Tahun lalu, narapidana yang mendapatkan remisi Idul Fitri sebanyak 54.000 orang dari total penghuni 175.000 orang,” terang M Akbar Hadiprabowo, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rabu (6/7).

Narapidana yang mendapatkan remisi khusus lebaran ini terbanyak berasal dari Kantor Wilayah Sumatera Utara, yakni 6.800 orang, masing-masing RK-1 sebanyak 6.700 orang dan RK-2 100 orang. Diikuti oleh Kantor Wilayah Jawa Barat sejumlah 5.900 narapidana. Di antaranya, 5.800 narapidana memperoleh RK-1 dan 100 lainnya bebas dengan RK-2.

Sementara, Kantor Wilayah DKI Jakarta menempati urutan ketiga dengan jumlah narapidana yang memperoleh remisi sebanyak 5.600 orang. Sebanyak 50 orang di antaranya langsung bebas, sedangkan 5.550 narapidana lainnya mendapatkan masa pengurangan pidana dan masih harus menyelesaikan masa pidana mereka.

Berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id, per 2 Juli 2016, jumlah penghuni di Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 198.911 orang, terdiri dari 131.986 berstatus narapidana dan 66.925 orang tahanan. Seluruhnya tersebar di 477 Lapas/Rutan.

“Remisi diberikan kepada narapidana beragama Islam dan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, antara lain telah menjalani pidana minimal enam bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan,” kata Akbar.

Pemberian remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, perubahan kedua: Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Keppres No. 174 /1999 tentang Remisi.

Source : islamdemokrat

Informasi lanjutnya bisa baca di berita politik situs ini !!

Dapatkan juga Berita Silet & Gossip Artis di situs ini !

 Cara Daftar Sbobet  Daftar Ionclub  Daftar Maxbet  Daftar Akun Maxbet  Bocoran Prediksi Togel  Daftar Klik4d  Majalah Prediksi Bola  Panduan Sbobet Wap  Agen Macaubet  Daftar Lexus88  Daftar Akun Sbobet  Agen Liga365